“Jatinangor City of Digital Knowledge dapat diterjemahkan menjadi Jatinangor sebagai kota cerdas berbasis pengetahuan digital.” — Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Jawa Barat.
stenascanpaper – Kalau selama ini mendengar nama Jatinangor, hal pertama yang muncul di kepala mungkin mahasiswa, kampus, kos-kosan, tempat makan murah, dan jalanan yang ramai menjelang jam kuliah. Image tersebut memang understandable karena kawasan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ini menjadi rumah bagi sejumlah perguruan tinggi besar. Namun, Jatinangor sekarang sedang membawa ambition yang jauh lebih besar. Kawasan pendidikan tersebut ingin berkembang menjadi Jatinangor City of Digital Knowledge, sebuah kawasan perkotaan berbasis pengetahuan dan teknologi digital.
Jatinangor resmi diluncurkan sebagai City of Digital Knowledge pada 10 Desember 2024. Peluncuran dilakukan di Gedung Technolife Jatinangor oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati. Program tersebut membawa tagline “Jadi Tahu, Mau, Maju”, yang menggambarkan harapan agar masyarakat semakin mengetahui perkembangan teknologi, memiliki kemauan belajar dan berinovasi, kemudian menggunakan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
Konsepnya terdengar ambitious, bahkan pemerintah pernah menyampaikan harapan agar Jatinangor suatu saat dapat berkembang menjadi semacam “Silicon Valley Indonesia”. Tetapi Jatinangor City of Digital Knowledge sebenarnya bukan sekadar proyek membuat kawasan penuh Wi-Fi, memasang smart pole, atau memindahkan pelayanan pemerintah ke aplikasi. Ide besarnya adalah membuat pengetahuan yang dihasilkan kampus, kemampuan masyarakat, industri, bisnis, serta teknologi digital bertemu dalam satu ecosystem dan menghasilkan manfaat nyata.
Kenapa Jatinangor Dipilih Menjadi City of Digital Knowledge?
Kalau dipikir-pikir, Jatinangor memang punya modal yang cukup unique. Tidak semua wilayah memiliki konsentrasi perguruan tinggi seperti kawasan ini. Jatinangor dikenal sebagai kawasan pendidikan dengan keberadaan Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN University.
Artinya, setiap tahun ada ribuan mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga profesional, dan komunitas akademik yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari perspektif knowledge economy, kondisi ini merupakan aset yang sangat valuable.
Masalah klasiknya adalah pengetahuan dari kampus tidak boleh berhenti sebagai jurnal, tugas akhir, prototype, atau materi seminar. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana research dan innovation tersebut bisa turun ke masyarakat dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.
ITB sendiri sejak sebelum peluncuran telah terlibat dalam pembahasan pengembangan Jatinangor sebagai City of Digital Knowledge. Pada Juni 2024, pimpinan ITB dan Pemprov Jawa Barat membahas kolaborasi yang tidak hanya menyangkut penelitian, tetapi juga inovasi dan pengembangan produk secara jangka panjang.
Dengan kata lain, kampus diharapkan bukan hanya menjadi “tetangga besar” masyarakat Jatinangor. Kampus harus menjadi salah satu engine utama pertumbuhan kawasan.
Bukan Smart City yang Cuma Banyak Aplikasi
Ketika mendengar istilah smart city, kita sering membayangkan dashboard besar di command center, CCTV di banyak titik, aplikasi pelayanan publik, pembayaran digital, atau sensor yang dipasang di berbagai tempat.
Semua itu memang bagian dari digital transformation, tetapi City of Digital Knowledge punya perspektif yang sedikit berbeda.
Pengetahuan ditempatkan sebagai sumber daya utama.
Teknologi digital kemudian menjadi tools untuk mengolah dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Herman Suryatman pernah menjelaskan bahwa research and development Jatinangor City of Digital Knowledge akan banyak dimotori kampus-kampus yang berada di Jatinangor, termasuk ITB.
Jadi fokusnya bukan simply “berapa banyak aplikasi yang dibuat”, tetapi apakah teknologi tersebut benar-benar useful.
Misalnya, apakah teknologi bisa membantu UMKM menemukan customer baru? Apakah data dapat membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat? Apakah mahasiswa bisa membangun startup yang menyelesaikan masalah lokal? Apakah research kampus bisa meningkatkan pengelolaan sampah, transportasi, energi, air, atau pelayanan masyarakat?
Kalau jawabannya iya, barulah digitalisasi punya meaning.
Dari Kota Mahasiswa Menuju Kota Pengetahuan
Transformasi terbesar Jatinangor sebenarnya mungkin bukan pada infrastrukturnya, melainkan pada identity kawasan.
Selama puluhan tahun, Jatinangor berkembang dengan identitas sebagai kota mahasiswa. Ekonomi lokal pun sangat dipengaruhi aktivitas kampus. Ada kos-kosan, laundry, percetakan, coffee shop, restoran, minimarket, jasa transportasi, sampai berbagai bisnis yang hidup karena keberadaan mahasiswa.
City of Digital Knowledge mencoba membawa Jatinangor ke next level.
Mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai konsumen ekonomi lokal, tetapi juga sebagai creator of knowledge. Mereka bisa menjadi founder startup, researcher, software developer, content creator, entrepreneur, atau innovator yang menciptakan solusi untuk masyarakat.
Bayangkan kalau setiap tahun hanya sebagian kecil mahasiswa di kawasan tersebut membangun startup atau social enterprise dan memilih tetap mengembangkan bisnisnya di Jatinangor setelah lulus.
Dalam beberapa tahun, ecosystem yang terbentuk bisa sangat berbeda.
Coffee shop tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga tempat brainstorming startup. Coworking space bisa mempertemukan mahasiswa lintas kampus. Penelitian dosen dapat dipertemukan dengan kebutuhan industri. UMKM lokal bisa menjadi tempat implementasi teknologi.
That is where knowledge economy starts becoming real.
Target Besarnya, Mendorong Industri Berbasis Digital
Pemerintah Jawa Barat sejak awal tidak menutup kemungkinan bahwa pengembangan Jatinangor City of Digital Knowledge diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri berbasis digital.
Pembangunan kawasan ini disebut berfokus pada pengembangan industri pengetahuan dari sektor manufaktur maupun industri tradisional, sekaligus membentuk komunitas yang mandiri dengan tingkat literasi digital yang kuat.
Ini bagian yang cukup important.
Transformasi digital tidak seharusnya membuat ekonomi tradisional menghilang. Justru teknologi seharusnya membantu bisnis yang sudah ada menjadi lebih efficient dan competitive.
Warung bisa menggunakan pembayaran digital. UMKM makanan dapat menggunakan marketplace dan social commerce. Pengusaha lokal bisa memanfaatkan data untuk memahami customer. Koperasi dapat menggunakan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan.
Sementara pada level yang lebih advanced, kawasan tersebut dapat melahirkan startup, software company, research center, sampai industri berbasis intellectual property.
Jadi digital economy dan traditional economy tidak perlu dibuat seperti dua dunia yang berbeda.
Mereka justru bisa grow together.
Jatinangor Punya Kesempatan Jadi Living Laboratory
Salah satu konsep paling interesting dari kawasan pendidikan adalah kemungkinan menjadikannya sebagai living laboratory.
Dalam model ini, kawasan tidak hanya menjadi tempat penelitian dilakukan, tetapi sekaligus menjadi tempat teknologi diuji dalam kondisi kehidupan nyata.
Mahasiswa teknik misalnya bisa mengembangkan teknologi pengelolaan air. Mahasiswa pertanian dapat mengembangkan urban farming berbasis sensor. Mahasiswa ekonomi bisa membuat model digitalisasi UMKM. Mahasiswa komunikasi dapat mengembangkan platform informasi masyarakat.
Sementara pemerintah menyediakan data, regulasi, dan lokasi pilot project.
Ketika hasilnya bagus, teknologi tersebut bisa digunakan dalam skala yang lebih luas.
Pemprov Jawa Barat pada Januari 2025 bahkan memproyeksikan Jatinangor sebagai wilayah percontohan transformasi digital dan kawasan berkelanjutan, dengan implementasi yang dapat dimulai dari tingkat desa.
Model seperti ini membuat proses inovasi menjadi lebih practical.
Bukan lagi mahasiswa membuat prototype hanya untuk mendapatkan nilai A kemudian project-nya masuk lemari.
Prototype tersebut punya kesempatan diuji.
Kalau berhasil, dikembangkan.
Kalau gagal, diperbaiki.
Kalau scalable, dibawa keluar Jatinangor.
Digitalisasi Harus Sampai ke Desa
Salah satu hal yang menarik adalah transformasi Jatinangor tidak dirancang berhenti pada kawasan kampus.
Pemerintah Jawa Barat menyebut transformasi digital perlu dimulai hingga tingkat desa. Bahkan pada fase awal pengembangannya pernah muncul gagasan pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk pelayanan pemerintahan desa.
Pendekatan seperti ini penting karena smart city tidak akan benar-benar terasa “smart” kalau teknologinya hanya dinikmati kelompok tertentu.
Digital inclusion harus menjadi bagian dari pembangunan.
Warga yang tidak kuliah tetap harus mendapatkan manfaat. Pedagang pasar harus mendapatkan manfaat. UMKM harus mendapatkan manfaat. Aparatur desa harus mendapatkan manfaat.
Bahkan masyarakat yang tidak memahami istilah artificial intelligence, blockchain, big data, atau Internet of Things seharusnya tetap bisa merasakan hasilnya.
Misalnya antrean pelayanan lebih singkat, informasi bantuan lebih mudah diakses, administrasi lebih cepat, bisnis lokal lebih mudah menerima pembayaran, atau transportasi menjadi lebih predictable.
Kalau teknologi membuat kehidupan masyarakat simpler, berarti transformasinya bekerja.
UMKM Lokal Jangan Sampai Cuma Jadi Penonton
Ini salah satu challenge terbesar.
Ketika sebuah kawasan berubah menjadi pusat teknologi, biasanya investasi ikut masuk. Property berkembang, bisnis besar datang, dan harga tanah meningkat.
Sounds good.
Tetapi ada pertanyaan penting: masyarakat lokal dapat apa?
City of Digital Knowledge seharusnya tidak menciptakan situasi ketika startup tumbuh, kampus berkembang, investor masuk, tetapi warung dan UMKM lokal hanya melihat perubahan dari pinggir jalan.
Justru UMKM harus menjadi salah satu beneficiary utama.
Digitalisasi bisa membantu mereka melakukan pencatatan keuangan, pembayaran cashless, pemasaran melalui social media, pengelolaan inventory, sampai akses terhadap financing.
Mahasiswa juga bisa berperan.
Daripada program pengabdian masyarakat berhenti pada seminar “cara menggunakan Instagram untuk bisnis”, kampus dapat membuat pendampingan jangka panjang.
Satu kelompok mahasiswa mendampingi beberapa UMKM selama satu semester, misalnya. Mereka membantu membuat katalog digital, memperbaiki branding, menghitung biaya produksi, membuat dashboard sederhana, sampai mengukur peningkatan omzet.
Simple, tetapi impact-nya measurable.
Infrastruktur Tetap Menjadi PR Besar
Tentu saja sebuah City of Digital Knowledge membutuhkan physical infrastructure yang mendukung.
Internet cepat, jaringan telekomunikasi, ruang publik, transportasi, pedestrian, sistem pengelolaan sampah, drainase, energi, dan berbagai infrastruktur dasar tetap menjadi fondasi.
Tidak ada gunanya berbicara tentang artificial intelligence kalau warga masih kesulitan mendapatkan koneksi internet reliable.
Begitu juga kalau kawasan digital akhirnya tetap macet setiap hari.
Jatinangor memiliki karakter kawasan perkotaan yang cukup kompleks. Pemerintah Jawa Barat sendiri mengakui bahwa meskipun secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Sumedang, karakter Jatinangor sudah bersifat urban sehingga membutuhkan pendekatan manajemen perkotaan.
Artinya, digital transformation harus berjalan bersama urban planning.
Teknologi bukan magic wand yang otomatis menyelesaikan semua masalah kota.
Mimpi Menjadi Silicon Valley Indonesia
Salah satu statement paling ambitious mengenai Jatinangor datang ketika pemerintah menyampaikan harapan agar kawasan ini suatu saat dapat menjadi Silicon Valley Indonesia.
Sounds ambitious? Definitely.
Silicon Valley bukan terbentuk karena sekadar memiliki banyak perusahaan teknologi. Ecosystem di sana berkembang karena kombinasi universitas, entrepreneur, investor, talent, research, capital, dan culture yang mendorong eksperimen.
Kalau Jatinangor ingin mengambil inspirasi dari sana, copy-paste jelas tidak cukup.
Indonesia punya karakter sendiri.
Jatinangor juga punya karakter sendiri.
Justru kekuatan terbesarnya mungkin terletak pada kombinasi pendidikan, masyarakat lokal, koperasi, UMKM, pemerintahan, dan teknologi.
Tidak perlu menjadi Silicon Valley versi California.
Lebih interesting kalau Jatinangor menjadi Jatinangor versi terbaiknya sendiri.
Tapi Jangan Sampai Berhenti Jadi Branding
Nah, ini bagian yang harus tetap dilihat secara critical.
Memasuki 2026, perkembangan Jatinangor City of Digital Knowledge juga mulai mendapatkan sorotan mengenai seberapa jauh implementasinya benar-benar terasa di lapangan.
Sebuah tulisan opini di Radar Sumedang pada Juli 2026 menilai sejumlah fondasi administratif memang telah dibangun, termasuk regulasi transformasi digital, masterplan, kerja sama dengan berbagai pihak, dan rencana pengembangan kawasan. Namun tulisan tersebut juga menyoroti tantangan berupa implementasi fisik yang dinilai masih terbatas, kebutuhan regulasi dan target pembangunan yang lebih jelas, serta pentingnya transparansi perkembangan proyek kepada masyarakat.
Catatan tersebut penting karena proyek sebesar City of Digital Knowledge memang tidak bisa dinilai hanya dari launching ceremony atau branding.
Pada akhirnya masyarakat akan bertanya hal sederhana.
Apa yang berubah?
Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah UMKM berkembang?
Apakah internet semakin baik?
Apakah pelayanan publik semakin cepat?
Apakah startup lahir?
Apakah mahasiswa mendapatkan kesempatan kerja dan membangun bisnis?
Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai memiliki jawaban konkret, branding “City of Digital Knowledge” akan mendapatkan legitimasi secara natural.
Masa Depan Jatinangor Bisa Lebih Besar dari Sekadar Kota Kampus
Jatinangor punya ingredients yang cukup lengkap untuk melakukan transformasi. Ada kampus besar, ribuan mahasiswa, akademisi, masyarakat lokal, aktivitas ekonomi, dukungan pemerintah, serta proximity dengan Bandung Raya.
Tinggal bagaimana seluruh potensi tersebut connected.
Karena sebuah kota pengetahuan tidak dibangun hanya dengan kabel fiber optic, server, aplikasi, atau gedung modern. Knowledge city dibangun ketika pengetahuan benar-benar berputar di dalam masyarakat.
Kampus menghasilkan penelitian.
Mahasiswa menciptakan inovasi.
Startup mengubah inovasi menjadi produk.
Investor memberikan modal.
Pemerintah menciptakan regulasi.
UMKM mengadopsi teknologi.
Dan masyarakat mendapatkan manfaat.
Kalau ecosystem tersebut benar-benar terbentuk, Jatinangor bisa mengalami perubahan identity yang cukup significant. Dari kawasan yang selama ini dikenal sebagai tempat mahasiswa datang untuk kuliah, menjadi tempat orang datang untuk belajar, menciptakan sesuatu, membangun bisnis, melakukan penelitian, dan mengembangkan teknologi.
Jatinangor City of Digital Knowledge memang masih menjadi perjalanan panjang. Bahkan hingga 2026 masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar visi besar tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Tetapi satu hal yang menarik, Jatinangor sudah punya aset yang tidak bisa dibangun secara instant: knowledge dan manusia yang memproduksi knowledge tersebut setiap hari.
Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengubah semua pengetahuan itu menjadi sesuatu yang useful.
Because pada akhirnya, kota paling pintar bukan kota yang punya teknologi paling sophisticated.
Kota paling pintar adalah kota yang tahu bagaimana menggunakan pengetahuan untuk membuat kehidupan warganya menjadi lebih baik.
Referensi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Bappeda Jabar — Jatinangor Diproyeksikan Jadi Wilayah Percontohan Transformasi Digital, 25 Januari 2025.
Institut Teknologi Bandung — Sinergi ITB dan Pemprov Jabar untuk Kembangkan Jatinangor Sebagai City of Digital Knowledge, 11 Juni 2024.
Direktorat Kampus ITB Jatinangor — ITB Kampus Jatinangor Berpartisipasi dalam Pembangunan Jatinangor City of Digital Knowledge, 19 Desember 2024.
ANTARA Jawa Barat — Sekda: Jatinangor City of Digital Knowledge Diharap Dorong Industri Digital, 10 Desember 2024.
detikJabar — Pemkab Sumedang Luncurkan Jatinangor City of Digital Knowledge, 10 Desember 2024.
Radar Sumedang — Jatinangor City of Digital Knowledge: Proyek Nyata atau Bahan Politik?, 26 Juli 2026.
